Penilaian Kapasitas Fiskal Regional Melalui Partisipasi Langsung Modal Provinsi (Jurnal Bina Praja, 2026)
Untuk mempercepat pertumbuhan sosial-ekonomi, pemerintah daerah sering mengalokasikan anggaran mereka untuk pengeluaran langsung dan investasi modal. Namun, masalah muncul di bawah kendala anggaran yang ketat, diperparah oleh kapasitas fiskal daerah yang tidak merata untuk mendanai program pembangunan strategis. Selain itu, dampak instrumen tersebut telah diperdebatkan secara beragam di berbagai penelitian. Studi ini dirancang untuk menguji dampak partisipasi modal langsung pemerintah provinsi (PMD) dan berbagai parameter terhadap kapasitas fiskal daerah (IKFD) menggunakan analisis jalur, mengungkap efek langsung dan tidak langsung. Data dikumpulkan dari 34 provinsi selama periode 2017–2024. Variabel mediasi, seperti Otonomi Fiskal Daerah (LFA) dan KDD, juga dimasukkan dalam model. Temuan menyoroti efek signifikan PMD, pembentukan modal tetap bruto, LFA, dan pengeluaran modal daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga meningkatkan urgensi pengelolaan instrumen masing-masing. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui tata kelola yang baik berpotensi memberikan manfaat yang substansial, memberikan kapasitas keuangan yang lebih besar untuk memperkuat kondisi sosial-ekonomi dan mendukung agenda nasional.
Keywords: Kapasitas Fiskal Regional; Partisipasi Modal Provinsi; Analisis Jalur; Otonomi Fiskal Lokal; Desentralisasi Fiskal