Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis terhadap Penerima Manfaat Pihak Ketiga dalam Insiden Keracunan Massal (Jurnal Bina Praja, 2026)
Studi ini menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menyusul insiden keracunan massal secara nasional setelah program tersebut diluncurkan pada tahun 2025. Laporan ini mengkaji kelemahan dalam pengawasan keamanan pangan, kepatuhan operasional, dan akses terhadap pemulihan bagi siswa yang terkena dampak yang tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan lembaga pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa memenuhi syarat sebagai penerima manfaat pihak ketiga yang dimaksud dan untuk mengidentifikasi tanggung jawab perdata yang berlaku pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan unit pelaksananya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan tinjauan pustaka. Sumbernya mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademis, laporan kejadian, temuan laboratorium, dan dokumen program yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan sistematis. Analisis ini menghubungkan ketentuan hukum dengan bukti empiris untuk menilai koherensi antara hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan dan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif. Temuan menunjukkan bahwa siswa yang terkena dampak insiden keracunan makanan terkait MBG dapat diakui sebagai penerima manfaat pihak ketiga berdasarkan Pasal 1317 KUH Perdata dan norma-norma konstitusional dan keamanan pangan terkait. Namun Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 pada dasarnya bersifat administratif dan tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai mekanisme kompensasi atribusi tanggung jawab, kewajiban asuransi, dan prosedur penarikan wajib. Studi ini menyimpulkan bahwa pengakuan status penerima manfaat harus disertai dengan reformasi peraturan dan desain ulang kelembagaan. Laporan ini merekomendasikan revisi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 untuk mendefinisikan aturan pertanggungjawaban perdata yang mengharuskan asuransi pertanggungjawaban wajib menciptakan dana kompensasi sementara dan membentuk unit respons dan kompensasi terpusat untuk mempercepat akses terhadap pemulihan.
Keywords: Makan Bergizi Gratis; Penerima Manfaat Pihak Ketiga; Keracunan Makanan Massal