Menyederhanakan Birokrasi Melalui Teori Biaya Transaksi (Jurnal Bina Praja, 2024)
Kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan, namun dalam penyusunannya justru melahirkan banyak regulasi yang juga menghabiskan banyak biaya. Kementerian Keuangan memublikasikan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk penyusunan satu peraturan menteri mencapai Rp232 juta, belum termasuk biaya lain yang tidak terlihat seperti waktu penyusunan. Penelitian ini menganalisis biaya transaksi dalam penyederhanaan birokrasi dan mengidentifikasi upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi biaya transaksi. Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis sekuensial eksplanatori untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan Pemerintah. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2021-2022 ini memadukan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dalam pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan efisiensi biaya transaksi. Namun, berbagai kebijakan yang telah disusun untuk mengatasi inefisiensi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi cenderung meningkatkan formalisasi dan menambah biaya. Berbagai upaya pemerintah tersebut tidak dapat dinilai hanya dengan menggunakan perspektif ekonomi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh University of Chicago, birokrasi pemerintah tidak akan pernah benar-benar efisien secara matematis karena cara kerjanya, tidak seperti sektor swasta. Dampak penyederhanaan birokrasi merupakan manfaat jangka panjang, mengingat hal ini berdampak pada tata kelola yang belum diperhitungkan. Inefisiensi atau biaya besar yang dikeluarkan Pemerintah saat ini akan menjadi investasi dalam perbaikan tata kelola di masa mendatang.
Keywords: Teori Biaya Transaksi; Penyederhanaan Birokrasi; Reformasi Administrasi; Efisiensi