AKIBAT HUKUM PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (Jurnal Bina Praja, 2021)
Pemekaran wilayah merupakan wujud nyata dari adanya otonomi Daerah. Selain itu Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan dari satu wilayah menjadi lebih dari satu wilayah sebagai upaya kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah akibat hukum pemekaran wilayah terhadap pendaftaran hak atas tanah di kabupaten Ogan Komering Ulu serta solusi penyelesaian dalam mengatasi konflik pertanahan akibat pemekaran wilayah tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana literature yang dipakai ialah menggunakan perundang- undangan, serta buku- buku. kesimpulan dalam penelitian ini adalah Akibat hukum apabila terjadi pemekaran wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Ogan Komering Ulu adalah terjadinya perubahan terhadap wilayah kerja dan kewenangan dalam membuat akta tanah oleh PPAT dan juga perubahan wilayah kerja dan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal pendaftaran tanah Untuk mengatasi masalah konflik ini, Kemendagri terkadang harus melakukan intervensi dalam proses penyelesaian sengketa. Konflik seperti ini, bisa menghambat roda pemerintahan di daerah. Solusi lain ialah agar pemerintah segera merampungkan grand design dengan tetap mencermati segi historis dan adat istiadat sebelum banyak terjadi konflik di daerah. Jika hal tersebut tidak dihiraukan, seperti segi historis, adat istiadat. Setiap usulan mengenai pemekaran wilayah atau pembentukan propinsi kabupaten/kota serta wilayah baru seharusnya benar- benar merupakan komitmen mayoritas warga, bukan semata-mata itikad di tingkat elite.
Keywords: Pemekaran Wilayah, Konflik Pertanahan, Hak Atas Tanah.