Model Otonomi Daerah di Denmark dan Zimbabwe serta Alternatif Model Pengawasan Otonomi Daerah di Indonesia (Jurnal Bina Praja, 2020)
Ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ternyata belum cukup memberikan kekuatan bagi penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Faktanya sejumlah kasus yang melemahkan penyelenggaraan otonomi daerah masih kerap kali terjadi. Ada banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah sistem pengawasan otonomi daerah yang diterapkan saat ini. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), misalnya, mencatat belum tegasnya aturan pelaksana terkait pemberian sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran atau tidak taat seperti keterlambatan penetapan APBD, tidak menjalankan program nasional, atau keluar negeri tanpa izin. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan juga masih dianggap lemah. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberi gambaran mengenai pengawasan otonomi daerah di Denmark dan Zimbabwe seraya berupaya memberikan solusi bagi model pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dalam menghimpun pelbagai informasi yang relevan. Ada pun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat karena pengawasan otonomi daerah bersifat multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan, model pengawasan seperti di Denmark diperlukan agar pemerintah daerah tidak justru melaksanakan kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya pengawasan harus dilakukan dengan melihat lebih detail persoalan yang terjadi di daerah dan kondisi riil di lapangan. Penelitian juga menawarkan model pengawasan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah model pengawasan yang memiliki dimensi human resources, acceptance, development, dan innovation.
Keywords: Pengawasan; Otonomi Daerah; Pemerintah Daerah