Proliferasi dalam Era Desentralisasi Fiskal Menuju Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Daerah dan Pengentasan Kemiskinan (Jurnal Bina Praja, 2020)
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana proliferasi pemerintah daerah yang telah berjalan dapat meningkatkan penerimaan fiskal daerah otonomi baru (DOB) sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kajian literatur dilakukan dengan menghimpun data hasil publikasi instansi/lembaga yang disandingkan dengan berbagai sumber literatur para ahli dan dokumen perundang-undangan serta wawancara mendalam dari responden yang kemudian dianalisa menjadi suatu kesimpulan. Literatur dan dokumen yang digunakan dapat berupa buku, jurnal, laporan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, artikel, berita media, naskah akademik, kebijakan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus kajian. Penelitian ini menggunakan kurun waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sesuai dengan RPJMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan DOB di era otonomi daerah pasca reformasi adalah sangat signifikan yaitu sebanyak 8 propinsi, 181 kabupaten dan 34 kota. Karena itu alokasi dana transfer ke daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk APBN 2020 sekitar Rp.858 triliun atau sekitar 34.6% dari total belanja negara. Namun ironisnya, ketergantungan DOB terhadp desentralisasi fiskal ternyata tidak menurun. Jika dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, diketahui DOB saat ini masih tergantung kepada daerah induk atau pemerintah pusat, sedangkan tingkat pertumbuhan DOB lebih rendah, disisi lain fokus pembangunan DOB lebih digunakan kepada sarana dan prasarana pemerintahan. Meskipun secara umum terjadi pengurangan kemiskinan namun secara umum tingkat kemiskinan di DOB relatif lebih tinggi dibanding daerah induk.
Keywords: Proliferasi; Desentralisasi Fiskal; Pertumbuhan Ekonomi; Pembangunan Daerah; Pengentasan Kemiskinan