Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Jurnal Bina Praja, 2019)
Otonomi daerah yang telah berlangsung selama kurang lebih dua dekade masih belum bisa menunjukkan hasil sesuai dengan tujuannya. Dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum, pengelolaan keuangan daerah yang buruk, dan beberapa permasalahan lainnya yang muncul antar level pemerintahan. Oleh karena itu, implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif menjadi penting.Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran two stages (two stages mixed method) dengan pendekatan kuantitatif terlebih dahulu kemudian diikuti dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis regresi, dan pada pendekatan kualitatif digunakan analisis metode ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture, dan Agility). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh daerah otonom di Indonesia sebanyak 542 daerah. Sampel penelitian sebanyak 85 daerah dengan menggunakan teknik simple random sampling dan dikelompokkan pada 5 wilayah berdasarkan pendekatan geografis dan stratified random sampling, yang terdiri dari 5 provinsi, 65 kabupaten dan 15 kota. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui kuisioner dengan responden sebanyak 10 orang sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD).Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu, pertama implementasi kebijaksanaan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, semakin baik implementasi kebijaksanaan akan semakin efektif otonomi daerah. Kedua, pembinaan dan pengawasan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, semakin baik pembinaan dan pengawasan akan semakin efektif otonomi daerah. Ketiga, implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan secara bersama-sama menunjukkan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, semakin baik implementasi kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan akan semakin efektif otonomi daerah. Dan Keempat, menemukan model baru yaitu HADI (Human resources, Acceptance, Development, and Innovation) sebagai alternative model pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keywords: Implementasi Kebijaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Efektivitas; Otonomi Daerah