(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2026)
Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integrasi yang komprehensif, didorong oleh mandat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun arsitektur kebijakan telah ditetapkan secara nasional, eksekusi di tingkat provinsi mengindikasikan disparitas asimetris yang signifikan. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui platform SIPD di tiga provinsi—Jawa Barat, Banten, dan Jambi—yang merepresentasikan klaster kinerja tinggi, moderat, dan rendah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP), pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan mengindikasikan bahwa implementasi SIPD secara agregat belum mencapai titik optimal. Secara konteks, kebijakan ini sangat selaras dengan urgensi daerah terhadap arsitektur data tunggal. Namun, evaluasi masukan ( Input) menyingkap kesenjangan tajam terkait kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Evaluasi proses ( Process) menyoroti hambatan teknis krusial, mencakup prosedur manual bayangan, praktik pembukuan ganda (double-entry), dan kegagalan sinkronisasi Application Programming Interface (API), khususnya di Banten dan Jambi, sementara Jawa Barat menunjukkan keselarasan yang presisi antara perencanaan dan penganggaran. Evaluasi produk (Product) memperlihatkan distribusi manfaat yang tidak merata; Jawa Barat mencapai transparansi tinggi dengan pencairan efisien, sedangkan Jambi dan Banten masih bergelut dengan inkonsistensi administratif. Intervensi pemerintah pusat melalui bimbingan teknis dan pembaruan sistem iteratif telah memitigasi sebagian kendala, namun menuntut intensifikasi yang lebih terarah. Studi ini menyimpulkan bahwa standardisasi proses bisnis, peningkatan infrastruktur teknis, dan pengembangan modal manusia yang berkelanjutan merupakan imperatif strategis untuk optimalisasi SIPD dan perwujudan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.