(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2026)
Model hukum yang mengatur pembiayaan bentuk pengelolaan koperasi yang unik di Indonesia berdasarkan Pasal 33 UU 1945 memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Menurut model pengelolaan ini, negara harus tetap hadir dan mendukung koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengembangkan model pengelolaan koperasi ini melalui pendirian lebih dari 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia, dengan memanfaatkan transformasi digital untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan koperasi modern. Studi ini mengadopsi metodologi hukum normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Legislasi, temuan wawancara, diskusi kelompok fokus, dan materi dari seminar nasional dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Studi ini menemukan bahwa model hukum pembiayaan KDKMP ditandai dengan intervensi negara melalui pembiayaan langsung pemerintah terhadap koperasi menggunakan anggaran negara melalui bank milik negara sebagai implementasi prinsip-prinsip ekonomi konstitusional mengenai demokrasi ekonomi dan kesejahteraan kolektif.