(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2025)
Transformasi digital melalui kebijakan e-government telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi e-government di sektor kepegawaian adalah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (BKPSDM). Meskipun telah diterapkan secara sistematis, implementasi SIMPEG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait integrasi sistem, pembaruan data, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-government melalui SIMPEG di BKPSDM Provinsi Bali, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposif, termasuk para pemimpin dan manajer utama SIMPEG. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui SIMPEG telah berjalan dengan dukungan regulasi, infrastruktur, dan komitmen kepemimpinan yang kuat, namun masih berada pada tahap interaksi dan transaksi serta belum mencapai transformasi birokrasi digital yang terintegrasi. Masalah utama yang dihadapi meliputi tata kelola sistem yang terfragmentasi, keterbatasan interoperabilitas dengan sistem kepegawaian pusat, kesenjangan literasi digital di kalangan pegawai negeri sipil, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh faktor organisasi dan sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat implementasi e-government di sektor publik, khususnya dalam mendorong transformasi digital yang berbasis data dan berkelanjutan di bidang kepegawaian.