(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2025)
Praktik politik uang mengikis integritas demokrasi lokal di Indonesia, yang menempati peringkat ketiga di dunia dalam fenomena ini. Studi ini menganalisis implementasi program “Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang” di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai respons terhadap kegagalan lembaga formal dalam menangani pelanggaran pemilu. Studi ini menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 17 informan dari lima desa, observasi partisipan, dan analisis dokumen, serta menganalisisnya secara tematik. Temuan menunjukkan bahwa program tersebut berhasil membangun kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat yang selektif, terutama melalui pemanfaatan norma lokal siri’ na pacce dan kepemimpinan informal kepala desa. Sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah desa, dan masyarakat menciptakan ruang pengawasan kolaboratif, meskipun menghadapi hambatan struktural seperti budaya bungkam, kendala anggaran, dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran. Studi ini memperluas teori tata kelola partisipatif dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif di daerah bergantung pada kemampuan norma budaya lokal untuk memediasi keterlibatan warga dalam pengawasan pemilu—sebuah dinamika yang memperjelas batasan teori tersebut dalam konteks dengan institusi formal yang lemah. Implikasi kebijakan menekankan perlunya melembagakan program tersebut ke dalam tata kelola desa, mengintegrasikannya dengan pemberdayaan ekonomi, dan menyediakan mekanisme perlindungan pelapor yang memadai untuk memastikan keberlanjutannya.