(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2025)
Pengelolaan sampah di Kota Malang melibatkan beragam pemangku kepentingan dengan kekuatan, legitimasi, dan urgensi yang tidak setara, yang menyebabkan tantangan koordinasi dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi pemangku kepentingan pengelolaan sampah menggunakan Kerangka Kerja Keunggulan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Salience Framework) untuk mengidentifikasi kelas pemangku kepentingan, memetakan kepentingan, dan menjelaskan implikasi dari atribusi ketidakseimbangan terhadap kegagalan tata kelola. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen. Informan dipilih secara purposif dari aktor pemerintah, unit teknis, sektor swasta, perusahaan rintisan pengelolaan sampah, masyarakat, dan publik. Temuan menunjukkan bahwa kekuasaan formal terkonsentrasi di antara pemangku kepentingan pemerintah, yang merupakan aktor dominan dan definitif. Pada saat yang sama, urgensi pengelolaan sampah terletak pada pemangku kepentingan masyarakat, unit teknis, dan aktor lapangan. Konfigurasi ini menunjukkan ketidakseimbangan yang menciptakan ketidaksesuaian struktural antara perumusan kebijakan dan praktik operasional, yang menyebabkan kebijakan yang bersifat administratif, kurang responsif, dan kurang kolaborasi substantif. Temuan ini menegaskan bahwa kegagalan tata kelola bukan semata-mata karena koordinasi yang lemah tetapi lebih karena distribusi atribut pemangku kepentingan yang tidak merata. Secara konseptual, studi ini memperluas penerapan kerangka kerja signifikansi pemangku kepentingan dengan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi bersifat dinamis dan dapat direkayasa melalui intervensi kelembagaan yang mengatur ulang distribusi kekuasaan dalam tata kelola sampah perkotaan.