(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2025)
Saat ini, pemerintah daerah terus menghadapi gesekan antara birokrasi resmi dan adat istiadat yang mengakar kuat di komunitas mereka. Di Kabupaten Bungo, Indonesia, ketegangan ini benar-benar muncul ke permukaan setelah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 mengganti istilah “Kepala Desa” dengan gelar tradisional “Rio.” Studi ini meneliti bagaimana perubahan tersebut telah mengguncang cara para pemimpin daerah memandang diri mereka sendiri dan cara mereka beroperasi. Saya mengamati Bungo secara saksama melalui wawancara dengan 25 tokoh kunci, meneliti dokumen hukum, dan bahkan berinteraksi (secara virtual) di grup WhatsApp “Pesan Bungo” untuk melihat bagaimana keadaan berjalan sehari-hari. Pertanyaan besarnya: Bagaimana para pemimpin daerah ini menyeimbangkan tugas resmi dan peran tradisional mereka? Apa sebenarnya yang diubah oleh gelar baru ini di lapangan? Dan apa yang harus dipelajari oleh para pembuat kebijakan dari semua ini? Inilah yang saya temukan. Rio tidak hanya memilih satu sisi—mereka terus berganti peran, terkadang bertindak sesuai aturan, berpegang pada tradisi, dan seringkali bekerja di balik layar melalui jaringan informal. Mereka seperti tukang reparasi, menyusun solusi dari apa pun yang ada. Di satu sisi, menggunakan gelar Rio meningkatkan kredibilitas mereka baik di mata pemerintah maupun masyarakat setempat. Hal itu memberi mereka lebih banyak ruang untuk bermanuver dan menegosiasikan makna kepemimpinan. Tetapi ada sisi sebaliknya: hal itu juga dapat memusatkan kekuasaan di tangan beberapa orang dan mengubah tradisi menjadi sekadar alat untuk mempengaruhi. Intinya? Mengubah gelar administratif bukan hanya langkah di permukaan. Hal itu mengubah pemerintahan lokal menjadi medan pertempuran untuk kekuasaan dan makna. Jika nilai publik dan inklusivitas penting, maka tata kelola perlu tetap fleksibel dan responsif—siap beradaptasi seiring berjalannya ketegangan ini.