(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2023)
Kebijakan kuota gender bagi perempuan dalam parlemen atau politik di dunia telah berkembang sejak dekade 1990. Indonesia menerapkan kebijakan tersebut pada kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi politik dengan kuota sebesar 30 (tiga puluh) persen. Sebagai sesama lembaga parlemen nasional yang merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ternyata terdapat kekosongan kebijakan tersebut bagi lembaga DPD. Kekosongan tersebut selain menggambarkan praktik yang diskriminatif, dapat berpotensi menghasilkan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk menakar probabilitas diterapkannya kebijakan yang serupa bagi kelembagaan DPD, atau memberikan rekomendasi lain yang lebih tepat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan komparatif (comparative approach). Data kami peroleh dari studi pustaka dan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, berdasarkan pertimbangan ketimpangan pencalonan dan budaya patriarki, komparasi negara lain, DPD sebagai bagian dari MPR, sistem bikameral Indonesia, dan korelasi Keterwakilan Daerah dan Isu Perempuan di Indonesia; DPD memiliki beberapa argumentasi yang penting dan relevan untuk menerapkan kebijakan afirmatif kuota gender. Namun, terhadap pertimbangan tersebut terdapat juga argumentasi yang tidak penting dan tidak relevan serta tidak berdampak signifikan atau tidak mungkin diaplikasikan yang menjadi tantangan penerapan kebijakan afirmatif sebagaimana DPR. Untuk itu, rekomendasi yang paling tepat bagi DPD adalah sekedar melalui sosialisasi pencalonan yang lebih masif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga budaya hukum berupa kesadaran keberadaan anggota DPD perempuan menjadi tumbuh serta kekhawatiran minimnya anggota DPD perempuan dapat dicegah.