(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2023)
Pelaksanaan urusan pemerintahan dalam otonomi seluas-luasnya utamanya pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dapat memajukan dan mengembangkan potensi daerah. Namun dalam pengaturan dan pelaksanaannya terdapat permasalahan sehingga menghambat kreativitas dan pengembangan potensi daerah. Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan dan praktik urusan pemerintahan pilihan di Indonesia dan untuk menemukan bentuk penguatan urusan pemerintahan pilihan dalam mewujudkan otonomi seluas-luasnya pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan histori. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, perkembangan regulasi yang mengatur urusan pemerintahan di Indonesia hanya diatur secara eksplisit dalam dua undang-undang yakni UU 32/2004 dan UU 23/2014. Di sisi lain, kajian ini menemukan anomali pada pengaturan urusan pemerintahan pilihan dalam UU 23/2014 yakni tidak semua urusan pilihan tersebut dilimpahkan ke provinsi dan kabupaten/kota padahal urusan pilihan sangat potensial dalam mengembangkan potensi dan kekhasan daerah. Tidak hanya itu dalam praktiknya urusan pemerintahan pilihan terkadang terhambat penerapan NSPK dari pemerintah pusat. Kedua, penguatan urusan pemerintahan pilihan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya dapat dilakukan dengan penguatan urusan pemerintahan pilihan yang didasarkan pada sistem NKRI dan redesain NSPK dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan di daerah.