(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2022)
Untuk meningkatkan kekuatan pajak pemerintah daerah, pemerintah pusat menerapkan reformasi besar-besaran pada tahun 2010 dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) ke pemerintah daerah. Meskipun pajak menyumbang sebagian besar pendapatan pemerintah daerah, perilaku belanja pemerintah daerah dipertanyakan, dan tidak jelas apakah belanja publik telah ditingkatkan. Studi ini mengkaji pengaruh penguatan kebijakan PBB-P2 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan dampaknya terhadap pola belanja daerah, khususnya apakah masih ada flypaper setelah reformasi kebijakan. Menerapkan metode data panel efek tetap untuk pemerintah daerah Indonesia dari tahun 2005 hingga 2020, kami menemukan bahwa penguatan kebijakan PBB-P2 memiliki dampak positif yang signifikan terhadap PAD. Efek positif ditemukan signifikan satu tahun (tahun +1) setelah implementasi kebijakan di setiap daerah, termasuk untuk provinsi, kabupaten, dan kota, dengan diterbitkannya peraturan daerah terkait PBB-P2. Menariknya, peningkatan PAD yang signifikan berdampak pada pola belanja daerah. Dengan demikian, fenomena flypaper effect tidak terjadi dari tahun 2005 hingga 2020. Hal ini berimplikasi bahwa pemerintah pusat dapat secara selektif memberdayakan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi yang sesuai. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan sumber pajak daerah yang baru, melakukan restrukturisasi jenis pajak, penyederhanaan jenis retribusi penggunaan, dan harmonisasi peraturan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.