(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2020)
Abstrak Pragmatisme politik senyatanya telah menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Adanya kekuasaan petahana dan pembentukan koalisi partai yang tidak merata secara langsung dapat mengurangi atau menghilangkan peluang bagi partai politik lain untuk berpartisipasi dalam kontestasi. Selain masalah-masalah ini, sejauh ini pencalonan pasangan calon oleh partai-partai politik ternyata lebih memperhatikan keterpilihan atau popularitas calon yang akan diemban oleh mereka dan tanpa memperhatikan ideologi partai. Hal ini tentu saja membuat adanya ketimpangan kekuasaan sehingga calon dari partai politik atau koalisi partai politik lain akan memiliki keengganan untuk bersaing. Makalah ini akan menjelaskan pragmatisme partai politik dalam membentuk koalisi hingga mengantarkan pada munculnya fenomena calon tunggal dalam perhelatan Pilkada. Penulisan artikel ini dimulai dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan juga didukung oleh data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk menjawab fenomena ini, penulis mencoba melakukan analisis dokumentasi selama Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara bersamaan. Konsep pragmatisme politik diharapkan dapat menjelaskan fenomena ini. Hasil dari makalah ini menyimpulkan bahwa metode pragmatis yang digunakan oleh partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah karena tujuan partai politik untuk berpartisipasi dalam kontes hanyalah kemenangan untuk mendapatkan kekuasaan.