(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2020)
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang kepada masyarakat adat untuk membentuk Pemerintahan Desa Adat. Nagari memiliki sebuah sistem tatanan pemerintahan yang sudah kokoh namun mengalami pengkaburan dan disfungsi secara kelembagaan seiring terjadinya perubahan peraturan dan perundang-undangan tentang pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan menggali dan menemukan kembali model pemerintahan Nagari menurut adat Minangkabau. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei, observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), untuk menemukan model pemerintahan adat pada Nagari. Penelitian ini menemukan bahwa, Pertama, terdapat dua model pada sistem pemerintahan Nagari dalam sistem adat Minangkabau, yaitu model aristokratis dan model demokratis. Kedua, identitas kultural masyarakat Minangkabau terefleksi kepada konsep ber-nagari, sebagai suatu sistem tata adat dan tata pemerintahan sebagai satu kesatuan yang bersifat otonom dan mandiri. Ketiga, Sistem pemerintahan Nagari mengakomodir dua sistem yang berjalan secara bersamaan yaitu sistem pemerintahan negara dan sistem pemerintahan adat dalam konteks hidup ber-nagari dengan menggunakan sistem pembagian kekuasaan ke dalam bentuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.