(untitled) (Jurnal Bina Praja, 2020)
Secara eksplisit mahar politik tidak termasuk dalam terminologi peraturan perundangan. Sampai saat ini belum pernah ada pelanggaran resmi pemilu terkait mahar politik namun mahar politik terjadi hampir di setiap ajang Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, praktik mahar politik memiliki impak yang cukup destruktif, semisal pemerintahan terbentuk pasca pemilihan kepala Daerah yang transaksional dan koruptif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik mahar politik pada pemilihan kepala Daerah 2018, faktor-faktor yang berperan dalm terjadinya praktik mahar politik pilkada dan upaya penegakkan regulasi terhadap praktik mahar politik. Metode studi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Momen Pemilihan Kepala Daerah 2018 telah digunakan sebagai ladang bertumbuhnya praktik mahar politik, secara regulatif pelarangan praktik mahar politik telah difasilitasi oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan UU 2 Tahun 2011. Secara regulatif, Praktik mahar Politik Pilkada tidak dapat dikategorikan sebagai tindak Pidana Korupsi, Belum Pernah ada sanksi yang sukses diterapkan bagi praktik mahar politik Pilkada, UU No. 10 Tahun 2016 menuntut pembuktian Mahar Politik dengan proses peradilan sampai status inkracht, Hal-hal yang menyebabkan mahar politik adalah keterbatasan dana parpol untuk mebiaya tingginya biaya politik, kurangnya inteegritas organisasi partai politik, kurangnya individu elit politik, dan sentralisme partai politik dalam memberikan persetujuan atas calon yang diusulkan