Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten
PDF

Kata Kunci

BUM Desa
desa
pemerintahan
Klaten
Umbul Pongok

Cara Mengutip

Enggraini, F., Putri, N. C. ., Salman, Y. A. ., & Handayani, W. . (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 4(2), 71-82. https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82

Abstrak

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir untuk memperkuat kewenangan Pemerintah Desa mengatur urusannya sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan, kelembagaan desa perlu mengedepankan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini perlu didukung dengan adanya sosok pemimpin dalam kelembagaan desa yang dapat menginisiasi perubahan, mengumpulkan sumber daya, serta memiliki kapasitas untuk melakukan kerja sama dengan stakeholder lainnya. Desa Ponggok merupakan contoh keberhasilan pembangunan desa melalui pengelolaan potensi wisata umbul ponggok. Kemajuan desa ponggok dimulai sejak pemerintahan desa yang baru di tahun 2006 yang kemudian membentuk BUM Desa sebagai lembaga yang mengelola aset-aset desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis peran kelembagaan pemerintahan desa dalam memajukan Desa Ponggok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis stakeholder. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi stakeholder dalam Pemerintahan Desa yang kemudian mengidentifikasi peran, tingkat pengaruh dan kepentingannya dalam kemajuan desa ponggok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa merupakan tokoh kunci (key player) yang memiliki peran, kepentingan daang besar serta pengaruh yang sangat kuat untuk mempengaruhi/ melibatkan stakeholder lain dalam pengembangan Desa Ponggok.

https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82
PDF

Referensi

Apriyani, S. A. (2016). Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok Di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta, 5(8), 1–11.

Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Review article Stakeholder analysis : a review. Health Policy and Planning, 15(3), 239–246. https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.239

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage.

Crosby, B. (1991). Stakeholder Analysis : A Vital Tool for Strategic Managers. U.S Agency for International Development, 2, 1–6. https://doi.org/10.1155/2011/953047

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.

Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance In The Development Of Rural Areas (Review of the Draft and Regulation). Wedana, II, 200–208. http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824

Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8(1), 95–103. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865

Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. Matra Pembaruan, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11

Kartika, R. S. (2018). Manajerial Kepala Desa Taman Martani DIY dan Sukaraja Bandar Lampung Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Jurnal Matra Pembaruan, 1(Inovasi kebijakan), 59–69. https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.59-69

Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni DJ, E. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1(1), 33–44. https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.11

Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. Sage.

Mayu, W. I. (2016). Faktor-Faktor yang Menghambat Tumbuh Dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Jom Fisip, 3(1), 1–10. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/10699

Nugroho, H. N., Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari., 5(1), 12–22. https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147

Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., Yustika, A. E., Penelitian, P., & Iklim, P. (2015). Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation. E-Journal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12 (2), 105–124. https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.2.105-124

Overseas Development Administration. (1995). Guidance note on stakeholder analysis for aid projects and programmes. 1–10. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415829-0.15006-3

Ramadhani, A. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro. Skripsi

Rasyid, M. R. (2004). The policy of decentralization in Indonesia. In J. Alm, G. Martinez-Varquez, & S. M. Indrawati (Eds.), Reforming intergovernmental fiscal relations and the rebuilding of Indonesia: the ‘Big Bang’program and its economic consequences (pp. 65–74). Edward Elgar Publishing.

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, 90(5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001

Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. Fiat Justisia, 8(3), 424–440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314

Saefulrahman, I. (2017). Kepemimpinan, Modal Sosial, dan Pembangunan Desa (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut). CosmoGov, 1(1), 149. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11804

Sagita, G. L. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sari, I. P., & Ekaputri, R. A. (2019). Bumdes di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat Bagi Masyarakat. Convergence: The Journal of Economic Development, 1(1), 55–69. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/convergence-jep/article/view/10901

Sofyani, H., Suryanto, R., Arie Wibowo, S., & Widiastuti, H. (2018). Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.18196/jati.010101

Suharto, S. (2018). Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah. Jurnal Sosio Dialektika, 3(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/sd.v3i2.2523

Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sutoro, E. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa (Cetakan Pe). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Creative Commons License

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Hak Cipta (c) 2020 Array