Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya
Novy Setia Yunas
PDF

Kata Kunci

Tata Kelola Pemerintahan
Birokrasi
Rent Seeking Behaviour
E-Government

Bagaimana Mengutip

Yunas, N. (2020). Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 4(1), 13-23. https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.13-23

Abstrak

Birokrasi merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun sayangnya birokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai problem yang disebut dengan patologi birokrasi sehingga menghambat pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu problem yang dihadapi birokrasi kita sejak dahulu hingga saat ini adalah adanya praktik rent seeking behaviour. Praktik rent seeking behaviour atau yang dikenal dengan perburuan rente merupakan praktik konspirasi antara pengusaha dan pemerintah atau birokrasi yang akan menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan koruptif. Praktik rent seeking behaviour pada organisasi birokrasi tentunya harus segera dituntaskan agar masyarakat memperoleh haknya dalam pelayanan yang berkualitas sehingga mengembalikan public trust masyarakat pada organisasi birokrasi. Tulisan ini akan menjelaskan efektivitas salah satu desain yang digunakan untuk memotong rantai problem rent seeking behaviour melalui transformasi teknologi informasi pada pemerintahan yang disebut dengan E­Government pada Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang sukses menerapkan aplikasi e­government dalam berbagai bidang mulai dari perencanaan pembangunan (E­Musrenbang), perijinan satu pintu (Surabaya Single Window), pengadaan barang dan jasa terpadu (E­Procurement), pembayaran pajak (Surabaya Tax) dan berbagai aplikasi yang semakin menguatkan peran masyarakat (citizen centric). Transformasi tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan penguatan bahwa E­government mampu membuat interaksi face-to-face antara pejabat publik dan masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengurangi pula potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif.

PDF

Referensi

Adelstein, R. (1996). The Mechanisms of Governance. The Business History Review, 70(4), 594–596. https://doi.org/10.2307/3117318

Agus, A. (2019). Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan New Public Service Melalui Model Citizen`s Charter. Politea : Jurnal Politik Islam, 2(1), 77–90. https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1344

Arsyam, D. M., Khaerah, N., & Hardi, R. (2016). Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 5(1), 30–38. https://doi.org/10.31314/PJIA.5.1.30-38.2016

Bastian. (2003). Perkembangan E-Government di Indonesia. Bappenas Republik Indonesia, 1–3. https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/lain-lain/perkembangan-e-government-di-indonesia---oleh-bastian/.

Charoensukmongkol, P., & Moqbel, M. (2014). Does Investment in ICT Curb or Create More Corruption? A Cross-Country Analysis. Public Organization Review, 14(1), 51–63. https://doi.org/10.1007/s11115-012-0205-8

Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Pearson/Merrill Prentice Hall.

Crouch, H. (1979). Patrimonialism and Military Rule in Indonesia. Journal of World Politics, 31(4), 571–587. https://doi.org/10.2307/2009910

Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Erlangga

Djuyandi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Humaniora, 4(2), 911–923. https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3530

Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2012). Collaborative governance : Private roles for public goals in turbulent times. Princeton University Press.

Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Eisenstadt, S. N. (1973). Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism. Sage Publication.

Elysia, V., Wihadanto, A., & Sumartono. (2017). Implementasi e-Government untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi di Indonesia - Universitas Terbuka Repository. In Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City (pp. 353–380). Universitas Terbuka. http://repository.ut.ac.id/7083/

Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510. https://doi.org/10.1086/228311

Hall, D. (2012). Corruption and Public Services. Public Services International Research Unit.University of Greenwich.

Handayani, T. (2016). Good Governance Dalam Tata Kelola Perekonomian Memacu Pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat. Jurnal Iqtisad, 3(1), 1–21. http://dx.doi.org/10.31942/iq.v3i1.2458

Huda, M., & Yunas, N. (2016). The Development of e-Government System in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 08(01), 97–108. https://doi.org/10.21787/JBP.08.2016.97-108

Indonesia, Transparency International. (2017). Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017. Jakarta:TII

Irwan, A. (2000). Jejak-Jejak Krisis di Asia, Ekonomi Politik Industrialisasi. Yogyakarta: Kanisius.

Ma’arif, S. (2011). ”Rent Seeking Behaviour” dalam Relasi birokrasi dan Dunia Bisnis. Natapraja. https://doi.org/10.21831/jnp.v0i0.3264

Macintosh, A. (2004). Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264019492-en

Mackie, J. (2010). Patrimonialism: The New Order and Beyond. In Aspinall, Edward dan Greg Fealy (Eds). 2010. Suharto’s New Order and Its Legacy : Essays in Honour o f Harold Crouch. Canberra: ANU E-Press.

Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). E-Government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business). Profetik: Jurnal Komunikasi, 11(1), 37. https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1371

OECD. (2010). OECD Guiding Principles for Open and Inclusive Policy Making: Background Document for Session 1, Expert Meeting on ’Building and Innovative Government for Better Policies and Service Delivery. http://www.oecd.org/gov/46560128.pdf

Putra, F. (2012). New Public Governance. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Richter, R. (2011). New Economic Sociology and New Institutional Economics. Available at SSRN 1813189, 4747, 1–38. https://doi.org/10.4324/9780203888582

Saidi, Z. (1998). Soeharto Menjaring Matahari. Jakarta: Mizan bekerjasama dengan PIRAC.

Sartika, D. (2013). Analisis Perilaku Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis, 1(7). http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6823

Sulistiyanto, & Fitriati, R. (2020). World Class Navy Kepemimpinan Kolaboratif di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (B. Logo (ed.); 1st ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Surabaya, D. K. dan C. S. K. (2019). Survey Indeks Pelayanan Publik Masyarakat Bidang Pelayanan Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2019

Suwitri, S. (2007). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. Jurnal Dialogue, 4(1), 23–41. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/179/273

Widanarto, A. (2017). Praktek Rent Seeking : Budaya Korupsi Baru Di Kalangan Politisi Dan Birokrasi Indonesia. Jurnal Politikom Indonesia, 2(2), 1–13.

https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/959/789

Williamson, O. E. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. The Journal of Law and Economics, 22(2), 233–261. https://www.jstor.org/stable/725118

Williamson, O. E. (1988). Corporate Finance and Corporate Governance. The Journal of Finance. 43(3), 567–591. https://doi.org/10.2307/2328184

Williamson, O. E. (2006). The Mechanisms of Governance: Looking Back, Taking Stock, Looking Ahead. Joskow Retirement Conference, 1–33. http://economics.mit.edu/files/4073

Yunas, N. S. (2016). Kepemimpinan Dan Masa Depan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Jurnal Dimensi, 9(2), 103–114. https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3744

Yustika, A. E. (2013). Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional berlaku untuk semua karya yang diterbitkan oleh Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Penulis akan mempertahankan hak cipta dari karya tersebut.