Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di Nusa Tenggara Barat
Tini Apriani
Kementerian Dalam Negeri
Catur Wibowo
Kementerian Dalam Negeri
PDF

Kata Kunci

Ormas Asing
Ketahanan Nasional
Pengawasan

Bagaimana Mengutip

Apriani, T., & Wibowo, C. (2018). Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di Nusa Tenggara Barat. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2(2), 85-95. https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.85-95

Abstrak

Keberadaan ormas asing merupakan konsekuensi dari pergaulan internasional, sehingga terjadi interaksi antara ormas di suatu negara dan negara lain. Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan ormas asing diatur dengan PP No 58 Tahun 2016 dan PP No.59 Tahun 2016. Namun demikian, masih ada masyarakat yang khawatir dengan keberadaan ormas asing, yang dinilai dapat mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kajian ini akan melihat gambaran keberadaan ormas asing; implementasi peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap ormas asing; dan pentingnya pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah deskriptif naratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan/dokumentasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa daerah tidak memiliki data akurat keberadaan ormas asing; implementasi peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap ormas asing belum dapat terwujud secara maksimal; dan bahwa pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional penting untuk dilaksanakan.

PDF

Referensi

abadikini.com. (2016). WNA Boleh Bikin Ormas, Margarito Kamis: Indonesia Rawan Penyusupan. Retrieved October 29, 2018, from https://www.abadikini.com/read/19/12/2016/wna-boleh-bikin-ormas-margarito-kamisindonesia-rawan-penyusupan/

Agus, A. A. (2015). Urgensi Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia. Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM, 1(2), 247–257. Retrieved from http://eprints.unm.ac.id/2692/1/URGENSI KETAHANAN NASIONAL.pdf

Basrie, C. (2002). Konsep Ketahanan Nasional Indonesia” dalam Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (Bagian II). Jakarta: Proyek PeningkatanTenaga Akademik, Kemendikbud.

Erni, D. (1999). Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran. Depok.

Kemenkeu. (2017). Direktori Ormas Asing 2017. Jakarta: Kemenkeu.

lensaindonesia.com. (2016). Ormas Asing Dinilai Ancam Ketahanan Nasional. Retrieved October 29, 2018, from https://www.lensaindonesia.com/2016/12/24/ormas-asing-dinilaiancam-ketahanan-nasional.html

Maasum, M. (2017). Penerapan Sanksi terhadap Ormas yang Bertentangan dengan Nilainilai Pancasila Ditinjau dari Undangundang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lex Crimen, 6(5). Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/146875/penerapan-sanksiterhadap-ormas-yang-bertentangan-dengannilai-nilai-pancasila-d

Manullang, M., & Manullang, M. A. (2015). Manajemen Personalia. Yogyakarta: UGM Press.

Marwenny, E., Fauzi, E., & Cenery, J. P. (2018). Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016. Jurnal Cendekia Hukum, 3(2), 198–211. Retrieved from http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/37/54

Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. Jurnal Bina Praja, 7(1), 1–20. Retrieved from http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/download/99/95

Sholihah, I. (2016). Menyoal Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ) Anti-Pancasila. RechtsVinding : Media Pembinaan Hukum NAsional, 2016(Juni). Retrieved from https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MENYOAL ORMAS ANTI-PANCASILA.pdf

Siagian, S. P. (2003). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.

Sianipar, V. A., Mulyono, E., & Indrayati, R. (2014). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lentera Hukum, 1(1), 66–77. https://doi.org/10.19184/ejlh.v1i1.566

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional berlaku untuk semua karya yang diterbitkan oleh Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Penulis akan mempertahankan hak cipta dari karya tersebut.