Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara

Studi Kepustakaan

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kaltim diprediksi menghabiskan anggaran Rp 466 triliun. Dalam hal ini, pemerintah memastikan 80% anggaran pembangunan IKN tidak berasal dari APBN melainkan dari skema lain seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan investor asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kesiapan kelima skema pembiayaan IKN dalam rangka pembiayaan IKN. Kajian ini mengembangkan tiga indikator untuk menilai tingkat kesiapan lima skema anggaran pembangunan IKN, yaitu indikator nilai anggaran, pertumbuhan anggaran, dan concern anggaran terhadap infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data berasal dari laporan realisasi APBN 2012-2021, laporan perkiraan biaya proyek KPBU 2017-2021, realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) 2012-2021, laporan laba bersih dan belanja modal (infrastruktur dan non infrastruktur) BUMN 2015-2021, dan laporan nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima skema pembiayaan IKN, 3 skema dinyatakan cukup siap yaitu skema PPP, swasta, dan penanaman modal asing, sedangkan skema APBN dan BUMN dinyatakan kurang siap. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi dan regulasi yang dapat  memfasilitasi dan mempercepat skema PPP, penanaman modal asing, dan swasta dalam pendanaan IKN.