Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah

Abstract

Abstrak

Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di daerah. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah.

 

Abstract

Urgency Surveillance Study of Social Organizationaims to describe the reality of the problems in the a real of Social Organization; describe the implementation of the role of government (including local government) in controlling the Social Organization; and provider ecommendations on matters that need to beregulated in the draft regulations on the supervision of organizations. This studyused a qualitative approach, withthe aim that can be obtained in-depth and complete information about matters relating to the existence and dynamic sinregiona lorganizations. The study results presented can be:  that on the one hand the existence of organizations that do not contribute little in development, buton the other hand there are many community organizations that act an archic and disturbing in society; for the entire operational provisions for the implementation of Social Organization must be available; things that need to be arranged substantially in the massur veillance by the government.