Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU)

Authors

  • Abdul Halik Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.41-50

Keywords:

penilaian, kinerja utama, perizinan, terpadu.

Abstract

Abstrak

Salah satu solusi untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan PTSP adalah dengan menetapkan dimensi atau Komponen Kinerja Utama (KKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi PTSP. IKU ini merupakan ukuran keberhasilan instansi PTSP. Namun, hingga saat ini belum ada rumusan yang baku dan formal mengenai IKU untuk instansi PTSP yang dapat dijadikan rujukan untuk mengukur kinerja instansi tersebut. Padahal, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu disusun IKU. Tujuan kajian ini adalah untuk merumuskan atau menyusun KKU dan IKU instansi PTSP yang baku, sebagai acuan dalam pengukuran kinerja atau keberhasilan instansi PTSP. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Hasil kajian ini merumuskan sejumlah dimensi/komponen kinerja utama (KKU) instansi PTSP, yaitu: kualitas struktur dan kewenangan, kualitas prosedur operasional pelayanan, kualitas proses perizinan, tingkat kepuasan pelayanan, tingkat perubahan investasi, tingkat perubahan PAD, dan tingkat perubahan PDRB. Hasil kajian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan atau referensi bagi Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan dan menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengukuran dan Penilaian Kinerja Instansi PTSP.

 

Abstract

One solution to overcome some of the problems of the OSS is to set the dimensions or Key Performance Component (KPC) and Key Performance Indicators (KPI) OSS agencies . This KPI is a measure of the success of the OSS agency. However, until now there is no standard formula and a formal OSS KPI for agencies that can be used as a reference to measure the performance of the agency. In fact, in the framework of bureaucratic reforms across Ministries/Institutions/Local Government, need to be prepared KPI. The purpose of this study is to formulate or construct KPI and standardized OSS KPI agencies, as a reference in measuring the performance or success of the OSS agency. The study used a descriptive research approach. The results of this study to formulate a number of dimensions/ key performance components (TPI) OSS agencies, namely: the quality and authority structures, operational procedures quality of service, the quality of the licensing process, the level of service satisfaction, the rate of change of investment, the rate of change of the Local Revenue, and the rate of change in GDP. The results of this study would be used as an input or reference to the Interior Ministry in the formulation and regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) on Guidelines for Performance Measurement and Assessment Agencies OSS

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Abdul Halik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

References

Accounts Commision for Scotland. 2006. Better Practice Principle for Performance Information. Australia: Australian National Audit Office.

Asian Foundation. 2007. Mengukur Kinerja Pelayanan Terpadu untuk Perizinan Usaha di Indonesia. Jakarta: AF.

Center for Economic and Social Studies. 2006. Methodology for Mapping Local Business
Licensing Policy and Survey of One Stop Shop Service Centers. Jakarta: AF.

Digdawiseiso. 2012. Kasus Perizinan di Kalimanatan. Kalimantan: TII

Epstein, Marc J. and Bill Bichard. 2009. Counting What Counts, Turning Corporate Accountability to Competitive Advantages. New York: Perseus Books, and Harper Collin Publisher.

Framework for managing programme performance information. 2007. National Treasure. Republic of South Africa.

GCIS. 2003. Performance Measurement for IS/IT Service. London: CCTA.

Green. 2012. Indikator Kinerja Utama (Terjemahan Moeheriono). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Investor Daily Indonesia. 2011, 16 Desember. Revitalisasi PTSP.

Lapsley, Irvine dan Falconer Mitchell. 2006. Accounting and Performance Measurement. London: Paul Chapman Publishing, Ltd.

Pemda Provinsi Jambi. 2012, 6 Maret. Hasil Rakor PTSP dan Bintek serta Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal di Jambi.

Penerapan PTSP di Makassar: http//www.tribuntimur. com. Diakses tanggal 30 Maret 2012.

Permasalahan Pelayanan Perizinan di Indonesia: http/www.detik.com. Diakses tanggal 9 November 2012.

Republik Indonesia. 2006. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP.

-----------------------. 2007. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

----------------------. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sistem Pelayanan Perijinan: http://www.okezone.com. Diakses Tanggal 10 Dessember 2012.

Suara Tanah Air. 2012. 30 Januari. Permasalahan Perizinan Usaha di Daerah.

Downloads

Published

2015-12-20

How to Cite

Halik, A. (2015). Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). Jurnal Bina Praja, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.41-50

Issue

Section

Articles