Identifikasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Authors

  • Imam Radianto Anwar Setia Putra Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.157-166

Keywords:

Kerja sama, kelembagaan, pemerintah daerah

Abstract

Abstrak

Kajian tentang identifikasi kerja sama daerah ini bertujuan melihat kemampuan kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi pemahaman, kelembagaan dan tatalaksana dalam pelaksanaan kerja sama daerah. kerja sama daerah merupakan upaya untuk pengelolaan potensi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat, selama ini daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki belum dapat terkelola secara maksimal jika dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah,kapasitas pemerintah daerah,  bentukan  organisasi  yang ada,  kemampuan  manajemen dan kebijakan menjadi dimensi yang sangat penting guna penciptaan kerja sama daerah. Penguatan peran perangkat daerah yang mengelolan kerja sama daerah menjadi upaya memecahkan permasalahan.

 

Abstract

Studies on the identification of cooperation is aimed at looking at the ability of local government institutions which include the understanding, institutional and management of the implementation of the regional cooperation. regional cooperation is an attempt to manage the potential to achieve the welfare of the community, this time in the area and the potential of utilizing the existing resources can not be managed to maximum effect if it is done by the local government, local government capacity, notching existing organizations, and policy management capabilities become a very important dimension to the creation of regional cooperation. Strengthening the role of regional cooperation mengelolan be an attempt to solve the problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Adam, Robert, 2003. Social work and empowerment. New York: Palgav Mac Millan

Cahyani, Kartika. 2009. Model Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Mendukung Otonomi
daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Riset Daerah Vol. VII No. 2.

Feiock, R.C. (2004), ‘Introduction: Regionalism and Institutional Collective Action’ in R.C. Feiock(ed.), Metropolitan Governance: Conflict, Competition, and Cooperation, hal. 3-16, Georgetown University Press, Washington, D.C.

Lexy J. Meleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew & Micheal. A, Humberman. 1992.Analisi Data Kualitatif (terjemahan). Depok
Universitas Indonesia Press.

MPA, Pamudji. 1985. Perbandingan Pemerintahan.PT. Bina Aksara, Jakarta.

Oran R. Young, 1992. Arctic Politics: Conflict And Cooperation In The Circumpolar North.
National Academy Press Washington, D.C

Prtikno, dkk. 2004. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kerja sama Kartamantul, Final Report Sekber Kartamantul-GIZ Urban Quality Yogyakarta.

Patterson, D.A. 2008. Intergovermental Cooperation. Albany, NY. New York State Department of State Division of Local Governmental Services.

Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa
Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT.
Refika Aditaman, 2009.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT BUKU KITA

Downloads

Published

2015-12-20

How to Cite

Putra, I. R. A. S. (2015). Identifikasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 6(2), 157-166. https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.157-166

Issue

Section

Articles