Mengukur IPM dalam Mengejar Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Papua

Penulis

  • Vice Admira Firnaherera Badan Litbang Kemendagri

Kata Kunci:

IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Otsus Papua

Abstrak

Implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua masih belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua. Besarnya dana Otsus dari Pemerintah Pusat yang melihat indikator IPM, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka belum mampu untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Papua. Akuntabilitas yang rendah pada penyelenggaraan pemerintahan di Papua menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur pembangunan dan ekonomi di Papua berdasarkan analisis dari data IPM selama dua puluh tahun terakhir. Harapannya adalah terdapat proyeksi mengenai pertumbuhan IPM dan memperoleh informasi mengenai faktor yang dapat meningkatkan IPM serta tingkat ekonomi di Papua. Sumber data yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Badan Pusat Statistik pada periode 2001-2020. Data diolah dengan menggunakan metode analisis arima (autoregressive integrated moving average). Arima adalah metode peramalan data runtun waktu yang menggabungkan data historis dan data sekarang untuk menghasilkan data peramalan yang akurat.

Diterbitkan

2021-03-15

Terbitan

Bagian

Artikel